PARIPURNA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PPP TERHADAP APBD-P 2018
PARINGIN - Pada hakikatnya perubahan anggaran merupakan evaluasi dari perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 yang sedang berjalan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Balangan, Hj Sri Mulyati saat sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan ABPD 2018, belum lama tadi.
Dikatakannya, tujuan utama dari APBD yaitu menjaga stabilitas, perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perekonomian serta laju inflasi dalam daerah, kemampuan keuangan daerah yang mana di dalamnya terjadi pengurangan anggaran, pergeseran anggaran, dan penambahan anggaran guna penyesuaian dan perbaikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan situasi atau kondisi yang sedang berkembang.
“Seperti kita ketahui bersama saat ini, anggaran APBD Perubahan 2018 berkurang. yang awalnya berjumlah Rp1.448.911.803.198 berkurang sejumlah Rp86.080.998.323, sehingga menjadi Rp1.362.830.804.866. Dengan adanya pengurangan anggaran ini kami mengharapkan pemerintah daerah tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya masing-masing,” ungkapnya.
Secara garis besar, kata dia, pihaknya berharap dengan adanya pengurangan perubahan anggaran ini, pembangunan ekonomi kerakyatan di daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas daerah tetap menjadi prioritas utama.
Serta yang tidak kalah penting, harus tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta terus memacu semangat pada diri sendiri dan semua pihak untuk lebih baik dan maksimal dalam menjalankan tugas, serta melaksanakan pembangunan didaerah Kabupaten Balangan ke depannya.
“Pada akhirnya kami tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah agar kebijakan anggaran keuangan selalu diarahkan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan, bukan kepentingan politik dan kepentingan pribadi, saat masih banyak orang-orang miskin yang belum terayomi, tidak terjamah oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.
Salah satu sektor yang harus dibenahi demi kepentingan masyarakat, lanjut Sri, yaitu dalam hal infrastruktur. Saat ini masih banyak jalan dan jembatan yang kondisinya tidak layak untuk dilintasi olah masyarakat dan belum terjamah oleh pemerintah daerah. (tim pressroom dprd Balangan)
