DPRD Balangan Kabupaten
Info Terkini
Peraturan Daerah
Web Link
Kabupaten Balangan
BAPPEDA Kabupaten Balangan
DPR Pusat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan
Video
Musik

WAKIL KETUA DPRD KAB. BALANGAN KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DESA KE KEMENTRIAN DESA DAN KEUANGAN RI DI JAKARTA

WAKIL KETUA DPRD KAB. BALANGAN  KONSULTASI PENGELOLAAN DANA DESA KE KEMENTRIAN DESA DAN KEUANGAN RI DI JAKARTA

PARINGIN, 24 Januari 2020. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom dan M. Ifdali Melakukan Konsultasi Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Proses Penyaluran di Tahun 2020  Ke Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan RI di Jakarta. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan H. Abdul Hadi dan M. Ifdali disambut oleh Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Felix dan Subdit Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Yadi Hadian.

       Banyak hal yang di pertanyakan dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut keberadaan Kelembagaan Adat Di Kabupaten Balangan, Apakah bisa Dana Desa digunakan untuk Kelembagaan Adat? Bagaimana proses penyaluran dan prioritas penggunaan dana desa di Tahun 2020 ? Felix menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat yg memiliki batas wilayah yg berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan perkara masyarakat, hak asal usul/ hak tradisional yg di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No 06 Tahun 2014. Jadi Dana Hibah atau Pendapatan Asli Desa ataupun Alokasi Dana Desa bisa di pergunakan untuk menggajih atau memberikan Tunjangan kepada Kepala Suku Adat/Mantir di Desa Tersebut.

       Prioritas penggunaan dana desa di Tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

        Proses penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa. Sesuai Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 11 Tahun 2019. 

           Di Tahun 2020 Dana Desa oleh Kementerian Keuangan RI disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melalui 3 tahap yaitu Tahap pertama disalurkan 20%, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni. Tahap kedua adalah 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni. Tahap ke-3, disalurkan 40% dibayarkan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Desember. 
   Kementrian Keuangan RI tetap akan menyalurkan dana desa dalam hal seluruh persyaratan administratif pencairan telah dipenuhi dan penghasilan tetap dalam APBDesa dari Alokasi Dana Desa dan dana desa hanya diperuntukan bagi aparatur desa serta menyangkut bantuan operasional untuk pengurus RT/RW dapat dianggarkan dalam APBDes dari sumber Alokasi Dana Desa. 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam APBDes yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pungkas Yadi Hadian, Subdit Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI di Jakarta. (PublikasiDprdBlg) 

Profil Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2019 - 2024

  • AHSANI FAUZAN, SE
    (KETUA DPRD )

  • H. ABDUL HADI, S.AG, M.I.Kom
    (WAKIL KETUA DPRD )

  • H. UPI WANDI
    (WAKIL KETUA DPRD)

  • BAHRUL ILMI
    (ANGGOTA DPRD)

  • M. RIZKAN, S.Sos, MA
    (ANGGOTA DPRD)

  • DADANG IDI GAJERI, S.Sos, MM
    (ANGGOTA DPRD)

  • HJ. SRI HURIATI
    (ANGGOTA DPRD)

  • NUR FARIANI
    (ANGGOTA DPRD)

  • LINDA WATI, S.Sos
    (ANGGOTA DPRD)

  • ABI YANI
    (ANGGOTA DPRD)

  • AHMAD YANI
    (ANGGOTA DPRD)

  • DIMAS ROYANDIE, ST
    (ANGGOTA DPRD)

  • MULYADI
    (ANGGOTA DPRD)

  • AGUS REYANTO
    (ANGGOTA DPRD)

  • AHMAD FAUZI, S.Hut
    (ANGGOTA DPRD)

  • H. RUSDI Hsy
    (ANGGOTA DPRD)

  • H. USMAN M
    (ANGGOTA DPRD)

  • HANIL TAMJID
    (ANGGOTA DPRD)

  • HAFIS ASNYARI, S.Pd
    (ANGGOTA DPRD)

  • HJ. ERLY SATRIANA, SE, S.Sos
    (ANGGOTA DPRD)

  • M. IFDALI, S.Sos
    (ANGGOTA DPRD)

  • SYAHBUDDIN, S.Sos
    (ANGGOTA DPRD)

  • SAIFULLAH
    (ANGGOTA DPRD)

  • SAMSUDINOR
    (ANGGOTA DPRD)

  • RUSDIN BAHRIWAN
    (ANGGOTA DPRD)
Berita Terbaru